Category: DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan Program Kesejahteraan Rakyat dengan meminta pihak perusahaan lebih Pro-aktif untuk mendukung Program Pemerintah. Pasalnya, Ditengah efisiensi Anggaran yang telah di lakukan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berimbas kepada seluruh pemerintahan di daerah. Anggota DPRD Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, bahwa efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. “Ruang…

DPRD Lampung, Aribun Sayunis, mengusulkan agar petani yang sawahnya puso atau mengalami kerusakan akibat banjir, sekitar 13.000 hektare, mendapatkan bantuan benih kembali. Selain itu, tanaman padi yang baru berumur 1–2 bulan yang terdampak banjir namun belum terserap air secara penuh masih bisa diselamatkan dengan pemberian pupuk subsidi tambahan. “Kami mengusulkan agar petani yang mengalami puso bisa mendapatkan benih kembali. Sementara itu, untuk padi yang masih berumur 1–2 bulan dan terkena genangan air, selama belum terserap…

DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, Budiman AS, memberikan apresiasi atas kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, ke Bandar Lampung yang memberikan solusi dan bantuan bagi warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Menurut Budiman, langkah tersebut sangat positif dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Budiman juga menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam menangani banjir patut diapresiasi. Menurutnya, penanganan masalah banjir memerlukan kerjasama yang solid antara legislatif…

Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghindari pemborosan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, meskipun efisiensi anggaran diperlukan, alokasi dana untuk infrastruktur desa dan sektor pertanian tidak boleh terpangkas. “Kalau untuk kinerja, untuk kemakmuran masyarakat, seperti jalan-jalan desa dan pertanian, pasti akan kita pertahankan,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Senin (10/2). Ikhwan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap tidak produktif,…

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara pelepasan purna tugas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy SM, di Balai Keratun Lt. 3, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Bandarlampung, Jumat (28/2/2025). Fredy dilepas Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, setelah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 35 tahun. Dalam kesempatan itu, Firsada menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Fredy untuk kemajuan…

Kondisi keuangan Pemprov Lampung yang terbilang masih “morat-marit” dengan defisit keuangan riil demikian besar, dan tunda bayar hampir mencapai Rp 600 miliar, menggugah anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, untuk melahirkan strategi realistis guna memperkuat konsep eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Melihat kondisi nyata keuangan pemprov yang saat ini terbilang payah, ditambah mulai diberlakukannya opsen pajak, juga adanya Instruksi Presiden agar dilakukan efisiensi besar-besaran, maka Komisi III DPRD Lampung akan mencoba…

DPRD Provinsi Lampung dalam rapat Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung menyebutkan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Direkomendasikan wajib mengembalikan dana sebesar Rp4.756.114.380.00,- ke Kas Daerah (Kasda). Hal tersebut disampaikan juru bicara Pansus yang juga Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris, S.Sos,I, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap LHP BPK RI kinerja atas pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 hingga semester I tahun…

Kericuhan mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pedemo yang notabennya para petani singkong dengan anggota DPRD Provinsi Lampung, di ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/1). Berdasarkan pantauan, keributan bermula dari pihak petani yang menilai bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lambat dalam menangani masalah harga singkong di Lampung. Bahkan, petani meminta DPRD Lampung dapat memutuskan hasil pertemuan hari ini bersama petani singkong. Menanggapi hal ini, anggota Panitia Khusus (Pansus) singkong Budhi Condrowati…

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Angga Satria Pratama menyoroti permasalahan kendaraan over dimension and over loading (ODOL) yang menyebabkan rusaknya jalan di Bangunrejo – Kalirejo Lampung Tengah (Lamteng) “Kami dari Komisi IV akan berupaya mencari solusi secepat mungkin agar ruas jalan dapat segera diperbaiki dan digunakan dengan aman,” kata Angga, Sabtu (11/1) Menurut, Politisi Demokrat Lampung ini, penanganan masalah ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, perusahaan, dan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR). “Karena mengandalkan…

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung beberkan penyebab kerusakan jalan sepanjang 15 Kilometer di Bangunrejo – Kalirejo Lampung Tengah (Lamteng). Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri mengatakan, bahwa kerusakan jalan di Lamteng itu dikarenakan muatan yang berlebihan dari perusahaan, sehingga masa layak pakainya sebentar. “Yang banyak memberikan kontribusi kerusakan jalan itu adalah pihak – pihak perusahaan mulai dari pabrik sawit, pasir dan perusahaan lainnya,” kata Mukhlis kepada media ini. Jumat (10/01).…