Category: DPRD

Aksi unjuk rasa digelar sejumlah elemen masyarakat mulai dari di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Senin (1/9/2025) mendapat respons positif dari warga. Kegiatan penyampaian aspirasi digelar kelompok mahasiswa, ojek online, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta lain-lainnya tersebut berlangsung tertib, aman, dan damai tanpa menimbulkan gangguan bagi aktivitas masyarakat. Ahmad, warga asal Pahoman mengaku lega sekaligus mengapresiasi sikap demonstran yang tetap menjaga ketertiban. “Biasanya kalau ada demo, kami khawatir terjadi kericuhan atau jalan…

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Do’a Bersama dengan segenap elemen di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/08/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kerukunan, menciptakan suasana kondusif di tengah dinamika kebangsaan, dan mendoakan Provinsi Lampung agar tetap aman dan damai. Hadir para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan kepemudaan, serta perwakilan organisasi pengemudi dan komunitas ojek online ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam merawat keberagaman. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan…

Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Doa Bersama Kebangsaan sebagai upaya nyata merajut persatuan dan menjaga kedamaian. Acara tersebut yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/8/2025). Acara yang khidmat ini dipimpin oleh KH. Ihya Ulumudin, Pimpinan Pondok Pesantren Madarijul Ulum, dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela, hingga jajaran Forkopimda. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi…

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Hotel Emersia pada Minggu, 24 Agustus 2025. Muswil ini mengusung tema “Kokoh Bersama Majukan Lampung untuk Indonesia” dan diharapkan menjadi momentum penting konsolidasi, evaluasi, dan pembaharuan semangat kerja PKS Lampung dalam menjawab tantangan zaman. Presiden PKS, Almuzzamil Yusuf, akan memberikan arahan secara daring, sementara pengurus dan perwakilan DPTD dari seluruh kabupaten/kota akan hadir langsung. Ketua Pelaksana Muswil VI PKS Lampung, Muhammad Suhada, menegaskan…

Provinsi Lampung memperkuat regulasi daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. “Propemperda tidak hanya menjadi instrumen perencanaan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan iklim kemudahan investasi di daerah untuk mempercepat pembangunan,” kata Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Hanifal. Penyusunan Propemperda merupakan tahap awal penting dalam membentuk regulasi daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), prinsip otonomi daerah, serta tugas pembantuan yang…

Propemperda Tahun 2026 menjadi landasan kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam membangun regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung. “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras Bapemperda yang telah mencurahkan perhatian, waktu, dan pemikiran dalam menyusun Propemperda 2026,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Propemperda 2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah, pengkajian, dan koordinasi yang intensif. Hanifal menjelaskan bahwa Propemperda juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menetapkan 30 Raperda dalam Propemperda Tahun 2026. “Propemperda 2026 juga berpedoman pada Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD,” kata Hanifal. Penetapan 30 Raperda tersebut dilakukan setelah pembacaan laporan dan persetujuan anggota dewan. Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda DPRD Provinsi Lampung atas kerja kerasnya dalam menyusun Propemperda 2026. Dengan penetapan 30 Raperda, Propemperda Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman…

Bandarlampung, – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. “Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” kata Gubernur Mirza. Selasa (19/08/2025) Perubahan APBD ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, agar pengelolaan keuangan daerah tetap…

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah disepakati oleh DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. “Kami berharap bahwa perubahan APBD 2025 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Lampung,” kata Gubernur Mirza. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang…

Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. “Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat,” kata Gubernur Mirza. Menurut Gubernur Mirza, kerja sama yang solid ini merupakan pondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga berharap bahwa pembahasan perubahan APBD 2025…